Tiga tahun terakhir pengeluaran keluarga kami bertambah. Salah satu pengeluaran rutin tiga tahun terakhir datang dari pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kami yang masih tinggal di pondok mertua indah ini diberi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan untuk rumah yang kami tempati bersama orang tua. Suatu hari nanti rumah ini akan jadi milik suami jadi sudah sepantasnya dari sekarang untuk pajak bumi dan bangunan serta pengeluaran listrik yang membayar adalah suamiku. Selain rumah yang kami tempati, kami juga membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk sawah peninggalan ibuku. Sawah tersebut sudah dibagi dan diatas namakan
diriku.
Orang tua kami kadang nyeletuk sebenarnya sawah milik sendiri hasil beli kok ya disuruh bayar pajak. Kalau orang awam kadang dijawab sekenanya katanya pemerintah tuh cari-cari uang. Aku tersenyum saja. Sebenarnya pemerintah melakukan penarikan pajak karena ada alasan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk pembangunan baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, gaji pegawai negeri dan program kesejahteraan masyarakat.
Secara mudahnya kita bisa menikmati jalan yang luas, lancar dan bagus karena ada dana dari pembayaran pajak masyarakat. Kita juga mendapat subsidi listrik dan gas juga karena adanya pembayaran pajak masyarakat.
Kita bisa lihat di laman pajak.go.id/id/fungsi-pajak pada dasarnya pajak berfungsi untuk Fungsi Anggaran (Budgetair). Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
Kedua, Fungsi Mengatur (Regulerend). Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Pajak sendiri merupakan alat pemerintah untuk mencapai visi misi negara ini.
Ketiga, Fungsi Stabilitas. Uang pajak bisa digunakan menjalankan kebijakan pemerintah semisal mengendalikan harga agar tidak terjadi inflasi.
Keempat, Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang diambil digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pada akhirnya dananya digunakan untuk membiayai pembangunan yang nantinya membuka lapangan kerja. Dari lapangan kerja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kita ketahui bersama semakin tahun bertambah biaya pajak juga ikut bertambah. Beberapa waktu lalu saja ada demo besar terkait naiknya PBB di suatu daerah. Kenaikan Pajak sebenarnya tidak hanya di PBB yang notabene diurus oleh daerah masing-masing. Pajak UMKM, Pajak Pertambahan Nilai naik menjadi 12%, dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) berada di angka 22%.
Sekarang pemerintah terlihat menarik pajak di banyak bidang kehidupan. Langkah ini diambil demi kesehatan ketahanan fiskal negara. Jenis pajak diatas memiliki basis pajak yang berbeda. Apa sih Basis Pajak?
Basis Pajak (tax base) adalah jumlah keseluruhan nilai aset, pendapatan, transaksi, atau aktivitas ekonomi yang secara sah dapat dikenakan pajak oleh pemerintah. Basis pajak merupakan nilai awal yang dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan total kewajiban pajak yang harus dibayar.
1.Pajak Penghasilan (PPh)
Tax base: Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan dasar hukum UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan UU HPP 2021.
2.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Tax Base: Harga jual, nilai penggantian, nilai impor/ekspor, atau nilai lain. Dasar hukumnya UU PPN No. 42/2009 dan UU HPP 2021.
3.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tax Base: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan dasar hukum UU No.12 Tahun 1994.
4.Bea Meterai
Tax Base: Nilai nominal dalam dokumen transaksi dengan dasar hukum UU No.10 Tahun 2020.
5.Bea Keluar dan Bea Masuk (Pajak Ekspor-Impor)
Tax Base: Nilai pabean (harga barang+biaya+asuransi) dengan dasar hukum Peraturan Kepabeanan dan WTO Valuation Agreement.
Basis Pajak yang semakin beragam dan diperluas oleh Pemerintah merupakan stategi pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan fiskal pemerintah baik daerah maupun pusat. Bagaimana suatu negara atau daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan ketika menghadapi guncangan ekonomi global itulah yang disebut sebagai ketahanan fiskal.
Ada tiga pilar utama ketahanan fiskal yaitu:
1.Penerimaan Negara atau daerah yang kuat
Saat negara atau daerah tidak terlalu tergantung pada pembiayaan eksternal dan utang maka wilayah tersebut disebut kuat. Caranya dengan melakukan perluasan basis pajak untuk menambah jumlah wajib pajak dan objek pajak secara optimal.
2.Disiplin dan Efisiensi Belanja
Jika pemerintah dapat mengelola pengeluaran, efisien dalam belanja dan mengalokasikan dana secara produktif untuk pembangunan ketahanan fiskal negara atau daerah akan terjamin.
3.Manajemen Risiko dan Pengendalian Utang
Pemerintah harus cerdas dalam mengambil langkah antisipasi terhadap tekanan global dengan mengelola rasio utang secara aman dan berkelanjutan.
Di dalam suatu negara ketahanan fiskal ini dijalankan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perluasan Basis Pajak merupakan langkah yang cukup efektif dan efisien dalam upaya menambah jumlah objek pajak dan subjek pajak. Jika selama ini pemerintah memungut pajak terhadap wajib pajak yang telah terdaftar saja maka pendapatan negara hanya dibebankan pada sebagian masyarakat yang terdaftar saja.
Oleh karena itu, langkah perluasan basis pajak ini dirasa bisa mendata subjek pajak yang belum terdata, terdaftar dan tergarap secara optimal. Cara ini tidak untuk menaikkan tarif pajak tetapi seluruh potensi yang ada dapat tercatat dan dikelola secara adil. Sehingga penerimaan pajak pemerintah meningkat tanpa memberikan beban tambahan kepada wajib pajak lama yang terdaftar atau patuh saja.
Langkah yang diambil pemerintah ini memang cukup efektif dan efisien baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah sudah memudahkan dalam mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak dengan disamakan nomor KTP. Pengurusannya juga bisa secara online. Beberapa waktu lalu saya sudah membuat NPWP juga meksipun saya ibu rumah tangga tanpa penghasilan pasti. Sebelumnya jika mendapat hadiah atau kerjasama dengan brand tertentu harus mencantumkan NPWP, karena saya tidak bekerja di lembaga atau dimanapun dulu sulit membuat NPWP. Istri yang ditanggung suami dulu tidak memiliki NPWP nah yang terbaru kita bisa membuat sendiri. Pembayaran pajaknya juga bisa online. Digitalisasi memang memberi kemudahan ya.
Meskipun terdengar seperti terbebani oleh lebih banyaknya pengeluaran namun ikut berkontribusi dalam pembangunan negara melalui sisi kecil kehidupan ini rasanya bangga juga.
Tentunya semua wajib pajak maupun masyarakat berharap keterbukaan pemerintah dalam penggunaan APBN dan APBD. Selain itu, pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bahwa pajak tidak akan menjadi langkah strategis bagi korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat tentu mengharapkan jaminan dan keterbukaan.
Nggak malu kemana-mana bawa gendongan yang lusuh dan robek-robek? Miskin banget ya beli jarik gendong…
Pernah nggak sih berpikir hidup orang lain lebih mudah daripada hidup kita? Atau kita merasa…
Persiapan masak sat set di pagi hari harus dimulai sejak hari sebelumnya. Saya memilih mempersiapkan…
“Menulislah, kadang tulisanmu lebih kuat daripada ragamu.” (Niken Utami) Indscript Creative memiliki misi utama…
Sampah rumah tangga untuk pembangunan ekonomi sirkular di Indonesia. Memangnya bisa? Sebuah pertanyaan yang saat…
Kita tentu ingin punya banyak harta tetapi jika kita diberi harta yang banyak belum tentu…
View Comments
"Masyarakat tentu mengharapkan jaminan dan keterbukaan." setujuuuuuuu