Mengurai Masalah Polusi Udara Dan Langkah Pemerintah Mengatasinya

Nikita Willy mengajak Baby Issa terapi garam. Sebuah tagline muncul di beranda Instagram saya. Bulan Agustus 2023 lalu, berita artis yang meng-upload kegiatan anaknya melakukan salt therapy sepekan sekali ini cukup menjadi perbincangan. Separah itukah polusi udara di Ibukota Negara? Saya yang sudah pernah tinggal di tiga kota besar Indonesia memang merasakan perbedaan yang sangat besar kualitas udara di kota besar dengan di desa tempat tinggal saya sekarang.

Polusi udara memang jadi masalah serius di negara kita. Beberapa bulan yang lalu polusi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Makassar, Bali, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya bahkan sudah dilevel menguatirkan. Pasalnya penerbangan pesawat sampai terganggu karena jarak pandang yang terbatas. Langit sampai terlihat buram karena kabut dan udara menyesakkan pernapasan.

Belum lagi masalah kesehatan yang dialami masyarakat. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut menjadi merebak karena polusi udara. Banyak anak-anak kecil yang sistem imunnya belum kuat mengalami sakit panas, batuk, dan mata merah.

Saya pernah tinggal di Jakarta selama setahun, kota yang selalu hidup sepanjang waktu ini memang menarik. Hingar bingar dari pagi hingga pagi lagi membuat dinamika tersendiri termasuk polusi udaranya. Sesak setiap kali berkeliling kota dengan motor. Penuhnya kendaraan yang berlalu-lalang.

Sedikit berbeda dengan Yogyakarta yang merupakan Daerah Istimewa, gedung-gedung tinggi tak sebanyak di Jakarta. Meskipun padatnya lalu lintas tak jauh berbeda, apalagi sepeda motor pribadi termasuk ojek. Cuaca yang panas bertemu asap kendaraan di siang hari membuat sesak keseharian diluar ruangan. Menurut data real time dari IQAir per 15 Desember 2023, Indeks Kualitas Udara (AQI) dan polusi udara di Yogyakarta pada PM2.5, yakni 2.8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.


Kualitas Udara Yogyakarta di level Sedang

Sebelum akhirnya memutuskan menetap tinggal di salah satu desa di Klaten, saya sempat tinggal di Semarang selama tiga tahun. Menurut saya kota ini memang berudara panas, saya pikir karena memang dekat Pelabuhan dan di dataran yang lebih rendah. Ternyata efek banyaknya pengguna kendaraan bermotor pribadi yang tinggi juga berpengaruh. Meski tak sesibuk jalanan Kota Jakarta, Semarang termasuk kota yang ramai penduduk. Tingkat polusi udara kota Semarang 64AQI US, konsentrasi PM2.5 Kota Semarang saat ini (per 15 Desember 2023) 3.7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Masih di level sedang juga.

Menurut sumber DataIndonesia.id per 8 Oktober 2023 terdapat 8 kota dengan Tingkat polusi udara tertinggi di Indonesia. Kita bisa melihat pada grafik di bawah ini, kota Jambi berada di urutan pertama. Kota Semarang pun masuk dalam jajaran kota dengan polusi udara tertinggi se-Indonesia. Kita perlu prihatin terhadap fenomena yang semoga saja tidak dianggap lazim oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, belum lama ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama dengan Kantor Berita Radio (KBR) mengadakan diskusi publik terkait polusi udara degan tema “Sinergitas Sektor Transportasi dan Sektor Energi untuk Mewujudkan Kualitas Udara Bersih di Kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Medan dan Makassar”. Diskusi ini sebagai wujud dorongan pada pemerintah dalam rangka Nett Zero Emission 2060. Dialog ini disiarkan di seluruh jaringan radio di daerah pada tanggal 23 November 2023. Pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut diantaranya Direktur Pengendalian dan Pencemaran Udara KLHK Lukmi, GM PLN Indonesia Power PLTU Suralaya Irwandi Lubis, Ketua KPBB Ahmad Syafruddin, dan pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

Dalam diskusi tersebut dibahas mengenai dampak buruk polusi udara, penyebab dan bagaimana mengatasinya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan ada banyak faktor penyebab polusi udara di beberapa kota besar saat ini, baik bersifat alami maupun tidak alami. Faktor alami berupa musim, arah dan kecepatan angin, hingga lanskap kota. Faktor alami sulit dikendalikan. Faktor tak alami berasal dari aktivitas manusia, seperti sektor industri, transportasi, kegiatan rumah tangga dan pembakaran sampah.

Pembuangan emisi gas kendaraan disebut menjadi penyebab utama polusi udara di kota besar disusul sektor industri. Kita ketahui sendiri penggunaan kendaraan bermotor utamanya motor di kota besar meningkat cukup signifikan semenjak adanya ojek online baik motor maupun mobil. Contohnya saja pengguna sepeda motor di Kota Semarang mengalami peningkatan tahun 2019 berjumlah 1.347.260, tahun 2020 berjumlah 1.382.434 dan tahun 2021 berjumlah 1.512.234. Kita bisa melihat terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2020-2021.

YLKI bersama KBR melalui dialog ini mendorong semua sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat guna terwujudnya net zero emission pada 2060. Apa sebenarnya Net Zero Emissions (NZE) itu?

Net Zero Emissions atau nol emisi karbon adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap bumi. Sektor transportasi dan sektor energi tentu memiliki peran penting untuk mewujudkan program net zero emissions tersebut.

Langkah yang perlu dilakukan dalam mencapai net zero emissions program ini adalah mengurangi jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau sering disebut dengan jejak karbon. Sebenarnya negara-negara di dunia telah mengupayakan agar sektor energi tidak menyebabkan emisi karbon yang tinggi. Pemerintah membuat regulasi-regulasi terkait energi.

Pemerintah Indonesia menerapkan lima prinsip utama dalam upaya NZE ini yaitu:

Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), Pengurangan penggunaan energi fosil, penggunaan kendaraan Listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan Listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

Dalam dialog publik yang diadakan YLKI diikuti pula oleh para Kepala Dinas SKPD, blogger, pers mahasiswa, ormas, LPKSM/LSM, Jurnalis, konsumen dan influencer muda. Setiap bagian yang ikut serta dalam dialog memberikan opini maupun ide untuk terwujudnya kualitas udara yang bersih dan sehat di kota-kota besar yang dibahas.

Sektor transportasi yang menjadi pokok bahasan utama dalam dialog ini memang diakui memberi sumbangsih yang besar terhadap polusi udara di kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Medan dan Makassar. Pemerintah yang telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebenarnya sejak lama telah membuat peraturan terkait penggunaan kendaraan.

Langkah Pemerintah Mengatasi Polusi Udara Di Kota Besar

  1. Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Salah satu Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan adanya peraturan uji emisi bagi kendaraan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), uji emisi adalah salah satu upaya pengujian untuk mengetahui kinerja mesin dan Tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor.

Ketentuan uji emisi kendaraan telah diatur pada Pasal 206 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini disesuaikan lagi dengan Peraturan Pemerintah Daerah. Uji emisi megacu pada SNI 09-7118 1 -2005 untuk kendaraan bermotor bahan bakar bensin dengan kondisi IDLE dan SNI 7118-2-2008 untuk kendaraan bermotor bahan bakar solar dengan kondisi akselerasi bebas.

Kerjasama berbagai pihak memang sangat diperlukan dalam mewujudkan kualitas udara bersih ini seperti pemerintah telah membuat peraturan terkait uji emisi kendaraan. Pemerintah melalui kepolisian memberikan sanksi atau tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi.

Meskipun dalam kenyataanya, uji emisi hanya berjalan atau digaungkan ketika ada masalah polusi udara yang sedang naik atau booming seperti beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Surabaya saja belum mewajibkan pemilik kendaraan pribadi untuk melakukan uji emisi. Hal ini disampaikan sendiri oleh Budi Setiawan selaku Perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang hadir dalam dialog publik ini. Kendaraan yang wajib uji emisi baru kendaraan barang, bus, dan angkutan umum saja padahal pengguna sepeda motor dan mobil pribadi sangat banyak.

  1. Migrasi Ke Kendaraan Ramah Lingkungan

Selain uji emisi kendaraan, pemerintah daerah semisal Pemerintah Kota Surabaya telah mengarahkan pada penggunaan kendaraan Listrik. Kendaraan Listrik ini mengacu pada transportasi publik tidak hanya kendaraan pribadi. Angkutan di Surabaya diusahakan lebih nyaman dan tepat waktu supaya masayarakat berpindah dari kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil pribadi. Belum lagi saat ini banyak ojek online yang lebih tepat waktu, ringan dalam biaya dan mudah diperoleh.

Aksesibilitas transportasi umum dilakukan uji coba sampai ke kampung-kampung supaya tidak kalah dengan ojek online. Generasi milenial saat ini lebih memilih pada kendaraan yang tepat waktu, cepat ditemukan dan ringan dalam biaya. Itu sebabnya kendaraan umum utamanya kendaraan Listrik dihadapkan pada tantangan untuk bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terutama generasi muda.

Generasi muda menyukai transportasi umum yang dapat dicek keberadaannya secara real time. Sehingga mereka bisa mengetahui jadwal bus tiba di halte dan kapan mereka akan tiba di halte selanjutnya. Sehingga mereka bisa menghemat waktu. Di Makassar kelayakan kendaraan sudah semakin baik, aksesibilitasnya semakin baik. Bus Trans Mamminasata sudah ada aplikasinya sehingga bisa dilihat trackingnya.

Pemerintah memang telah menyarankan untuk berpindah dari kendaraan berbahan bakar fosil ke bahan bakar Listrik. Namun, migrasi ke produk energi yan baru dan terbarukan tidak bisa tiba-tiba, perlu waktu dan biaya. Ada beberapa kendala yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Kelemahan kendaraan Listrik untuk pribadi maupun angkutan umum diantaranya: harganya mahal, pelayanan purna jual belum jelas, belum cukup bengkel yang bisa mengatasi permasalahan kendaraan Listrik, dan biaya penggantian batere masih mahal.

Selain beralih ke kendaraan Listrik, pemerintah daerah seperti Semarang menerapkan penggunaan BRT Trans Jateng yang menggunakan bahan bakar converter gas untuk semua koridor. Saat ini terdapat 12 koridor dan 271 kendaraan. Langkah yang juga diambil pemerintah semarang untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi adalah pengenaan tarif BRT yang ringan, RP 1.500 untuk pelajar, mahasiswa dan lansia.

Pemerintah Daerah Kota Semarang juga berupaya agar siswa sekolah yang belum memiliki SIM untuk tidak mengendarai sepeda motor dari rumah. Siswa didorong menggunakan angkutan umum masal semisal BRT dan angkutan umum.


BRT Semarang. Sumber: semarangkota.go.id

Tak jarang regulasi pemerintah saling tumpeng tindih atau tidak sinkron antar pihak. Di satu sisi diharapkan masyarakat menggunakan kendaraan masal namun pemerintah memudahkan kepemilikan kendaraan pribadi. Satu orang bisa memiliki lebih dari satu kendaraan pribadi. Selain itu, promosi penjualan kendaraan sangat tinggi. Kita bisa lihat dalam sehari ada banyak iklan penjualan sepeda motor dan mobil. Seharusnya ada regulasi yang saling menyokong, jika pemerintah ingin beban emisi ringan maka harus ada pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi di seluruh Indonesia.

  1. BBM yang Ramah Lingkungan dengan Harga Terjangkau

Harga yang terjangkau masih menjadi pilihan masyarakat dalam menggunakan BBM untuk kendaraan pribadi mereka. Masyarakat menganggap bahwa harga yang ringan tersebut karena subsidi dari pemerintah dan pada dasarnya sama baiknya dengan BBM diatasnya. Masyarakat banyak yang belum memahami betapa pentingnya penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Ahmad Safrudin dari KPBB menerangkan sebenarnya kita mempunyai 8 varian BBM, 4 Solar dan 4 bensin. Dari Bensin yang laik untuk kendaraan saat ini hanya Pertamax Turbo. Tiga lainnya relative tidak memenuhi syarat untuk digunakan kendaraan bermotor yang kita adopsi sekarang yaitu standar euro 4. Solar ada bio solar, dexlite, pertadex, dan pertadexhigh quality, yang memenuhi syara hanya satu yaitu pertadex high quality. Sayangnya pertamina tidak mendistribusikan pertadex high quality.

Pertamina justru disinyalir mengekspor pertadex high quality ke Malaysia dengan harga Rp 4300/liter. Sementara Malaysia menjual BBM setara kualitas pertamax turbo di Malaysiaa hanya Rp 7.200/liter.

Supaya harga BBM ramah lingkungan lebih terjangkau diperlukan subsidi/insentif. Subsidi BBM yang saat ini diberikan pada pertalite solar sebesar Rp 67 triliun, bisa dimigrasikan pada BBM yang lebih ramah lingkungan. Kita pun bisa memperoleh dua manfaat sekaligus yakni harga BBM yang terjangkau dan kualitas BBM yang lebih baik.

  1. PLTU perlu Perombakan

Batubara menjadi sumber bahan utama selain solar yang digunakan untuk kelistrikan. Ketersediaan batu bawa di Indonesia melimpah dan harganya relative murah. Akan tetapi, polutan yang dihasilkan dari pembakaran batu bara adalah emisi karbondioksida, Sulfur Dioksida (SO2), partikel dan debu pengotor.

Saat ini mayoritas PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) mayoritas menggunakan batu bara sebagai bahan utama. Sehingga PLTU saat ini menjadi penyumbang terbesar dari emisi gas-gas tersebut. Perlu adanya reposisi PLTU yaitu PLTU yang aksesibilitasnya baik, harga terjangkau dan andal.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN telah mengatur berbagai strategi dalam upaya terlaksanya NZE pada tahun 2060 nanti. PLN memilih scenario Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down. PLN perlu menambah pembangkit Listrik terbarukan sebesar 75% dan gas 25% yang dipastikan pengurangan emisi dengan tetap menjaga keandalan sistem.

PLN akan menambahkan Fasilitas Teknologi Carbon Capture Storage (CCS) untuk menekan emisi gas yang dihasilkan. Lalu, PLN melakukan penambahan kapasitas pembangkit EBT (Energi Baru Terbarukan). Namun, proses migrasi PLTU ke Pembangkit EBT tidaklah singkat dan mudah hal ini terkait dengan kontrak bersama pihak swasta.

Kesimpulan

Sinergitas sektor transportasi dengan sektor energi kedepannya diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Saat ini 43% proporsi emisi hasil dari PLTU. Jika menilik mulai banyak masyarakat di sekitar saya yang membeli kendaaraan Listrik, diharapkan kedepannya masyarakat menggunakan kendaraan massal jauh lebih banyak.

Saya secara pribadi setelah mengikuti dialog ini menjadi berpikir untuk lebih hemat energi dan mulai menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Pihak Pemerintah diharapkan menyediakan BBM yang sesuai standar EURO dan harganya ramah. Pemerintah juga perlu mengendalikan laju populasi kendaraan dengan membuat aturan yang jelas terkait pemilikan kendaraan bermotor.

Membangun sarana transportasi UMUM yang memadai, mudah dijangkau, dan dapat diandalkan. Mendorong generasi muda untuk menggunakan transportasi umum kompak dengan pemerintah yang membuat aplikasi untuk tracking kendaraan. Dan sebaiknya masyarakat lebih banyak menggunakan sepeda biasa untuk bepergian atau berjalan kaki jika jarak yang akan ditempuh dekat.

Pemerintah menyegerakan penggantian PLTU tenaga batu bara dan fosil dengan energi baru terbarukan (EBT). Tujuannya agar semua lini kehidupan dapat kompak mengarah terwujudnya Net Zero Emissions pada tahun 2060.

Referensi:

semarangkota.go.id

dataindonesia.Id

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *